Semalam saya menonton acara talkshow di salah satu tv swasta. Bertemakan isu-isu politik yang sedang hangat seperti Mahkamah Agung vs Arsyad Sanusi, KPK vs Nazarrudin dan KPK vs KPU dengan para pembicara yang berkompeten termasuk mereka yang sedang bersengketa. Pembicaraan sangat hangat dan memang saling bantah sana sini terjadi sepanjang acara yang berdurasi kurang lebih 3 jam. Malam itu saya memperhatikan salah satu pembicara yaitu Ibu Andi Nurpati. FYI, ibu ini sedang di usut perkara pemalsuan surat ketika beliau masih menjabat di KPU. Saya cukup salut dengan ibu ini karena masih bisa menunjukkan mukanya di TV setelah kasus KPU itu dan “pembelotannya” ke Partai Demokrat. Saya letih menjelaskannya tapi dari wajah beliau saya melihat wajah ketakutan penipu yang hampir tertangkap. Entahlah mudah-mudahan beliau tidak seperti yang saya pikirkan.
Kembali ke acara tersebut. Semakin lama saya menonton acara tersebut, saya semakin bingung siapa yang benar siapa yang mesti dipercayai. Semua orang punya pendapat sendiri dan merasa paling benar. Tidak peduli siapapun dia; anggota BK DPR, anggota DPR, pengacara, pengamat politik, semua berlomba-lomba membuat saya bingung. Dan saya yakin, tidak hanya saya saja yang bingung banyak rakyat Indonesia lain bingung siapa yang harus dipercaya. Kita hanya korban dari skenario politik mereka. Kita hanya dibutuhkan ketika pemilihan. Kita hanya dibutuhkan karena suara kita. Segera setelah mereka terpilih dengan suara kita, sesegera itu pula mereka menjalankan skenario mereka. Skenario untuk balik modal kampanye, skenario bisnis, sekenario ini, skenario itu. Tidak ada namanya skenario memperjuangkan nasib rakyat.
Di acara itu juga saya lihat, betapa semangat parpol masih melekat di masing-masing individu walaupun telah duduk sebagai wakil rakyat. Saya semakin yakin untuk tidak terlalu banyak berharap kepada DPR karena Dewan Perwakilan Rakyat hanya tinggal nama tanpa arti karena masing-masing individu masih terikat dengan partai. Kita lihat bagaimana nasib Effendi Choirie dan Lily Wahid yang dimusuhi partainya (PKB) karena sikapnya yang berbeda dengan partai. Pak Effendi dan Bu Lily menyetujui hak angket mafia pajak sedangkan kebijakan PKB adalah menolak hak angket tersebut. Akibatnya, PKB memecat keduanya dari kursi DPR dan keanggotaan (CMIIW). Itu hanya sebagian contoh betapa rakyat mempercayakan nasibnya ke tangan yang salah, ke tangan yang meletakkan kepentingan rakyat setelah kepentingan kelompoknya sendiri. Jadi, tidak salah kan kalo saya berkata, “Rakyat, jangan terlalu berharap pada DPR!!!”
Itulah dinamika politik yang saya lihat sekarang ini, kepentingan kelompok dan pribadi di atas kepentingan rakyat banyak. Kepentingan partai, kepentingan bisnis, kepentingan kantong sendiri. Saya benar sudah letih. Bukan ini yang saya harapkan dari bapak-bapak yang bergelar doktor,professor yang bersekolah tinggi. Kaum intelektual. Kita bukan lah negara demokrasi, demokrasi hanya di mulut saja. Demokrasi kita menghasilkan rakyat miskin berjuta-juta, pengangguran dimana-mana, pikiran pendek pemimpinnya, minim inovasi, negara follower, negara buta.
Saya setuju sekaligus salut dengan pendapat nyeleneh seorang Sudjiwo Tedjo, salah satu pembicara di acara tersebut, yang kurang lebih intinya. Kita perlu pemimpin otoriter namun bertujuan karena Indonesia tidak siap dengan demokrasi. Demokrasi hanya untuk orang berduit, orang kaya.
Jangan salahkan Kami kalau banyak nasionalisme kaum muda berkurang karena keadaan seperti ini.
Indonesia punya Kami juga bukan hanya punya kalian!!!!
Enyahlah!!!!
